Cegah Penimbunan BBM, Penjualan di Wilayah Bencana di Aceh harus Dibatasi

Ilustrasi(Antara)

Pakar manajemen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Jasman J Ma’ruf, meminta pemerintah dan pihak terkait membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Aceh yang terdampak bencana. Menurutnya, pembatasan diperlukan agar seluruh masyarakat tetap dapat memperoleh BBM secara merata.

“Dalam keadaan darurat seperti ini, harus ada pembatasan penjualan supaya semua warga bisa mendapatkannya untuk kebutuhan mereka,” ujar Jasman..

Ia menjelaskan bahwa pembatasan juga berfungsi mencegah panic buying dan menghindari aksi penimbunan BBM oleh spekulan yang memanfaatkan situasi. Karena itu, pengelolaan distribusi BBM pada masa tanggap darurat harus dilakukan secara serius dan terukur.

Jasman menilai Pertamina memiliki peran krusial dalam memastikan tidak terjadi kekosongan pasokan di SPBU. “Pertamina harus memastikan suplai tidak terputus. Jika SPBU tampak kosong, masyarakat akan mengira pasokan habis. Saya percaya Pertamina cukup andal dalam urusan rantai pasok BBM,” katanya.

Ia juga mengusulkan adanya pengaturan waktu pembelian BBM agar masyarakat tidak datang dalam waktu bersamaan. Selain itu, jumlah pembelian perlu dibatasi sesuai kebutuhan satu kendaraan, termasuk pembelian menggunakan jeriken. Pembatasan tersebut diyakini mampu mengurai antrean panjang sekaligus mencegah praktik penimbunan oleh pihak-pihak yang membeli secara berulang.

Meski demikian, Jasman mengakui bahwa pembelian menggunakan jeriken masih diperlukan dalam kondisi darurat, terutama untuk kebutuhan genset masyarakat. Yang dikhawatirkan, katanya, adalah jika pembelian jeriken dilakukan berkali-kali untuk ditimbun atau dijual kembali. “Itu yang kita khawatirkan,” ujarnya.

Selain BBM, ia juga berharap pasokan listrik dari PT PLN dapat segera normal. “Jika listrik pulih, kebutuhan BBM untuk genset berkurang. Masyarakat tidak perlu lagi antre panjang untuk membeli minyak,” katanya.

Sementara itu, Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai Pertamina telah menjalankan fungsi sebagai BUMN dengan baik dalam memastikan ketersediaan BBM, termasuk di Aceh dan Sumatera Utara. Menurutnya, langkah cepat, koordinasi lintas lembaga, dan strategi mitigasi distribusi menunjukkan peran Pertamina sebagai BUMN strategis sesuai amanat UU BUMN Nomor 16 Tahun 2025.

Herry juga menekankan bahwa ketersediaan pasokan di daerah bencana merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Ia menyambut positif komitmen sejumlah SPBU di Sumatera Utara untuk beroperasi 24 jam demi menghindari kepanikan masyarakat. (Ant/E-3)