BPIP: Bencana Banjir Sumatra Momentum Evaluasi Kebijakan Nir-Pancasila

DEWAN Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Darmansjah Djumala.(Dok. Antara)

DEWAN Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan bencana banjir Sumatra membangkitkan naluri kemanusiaan bangsa Indonesia. 

Ia berpendapat, hikmah dibalik bencana banjir dan longsor itu antara lain munculnya secara spontan naluri kemanusiaan bangsa Indonesia. Bagi Djumala, naluri kemanusiaan ini sudah menjadi DNA-nya bangsa Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan sila Kemanusiaan. 

“Tapi bencana itu juga harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara transparan dan akuntabel setiap kebijakan publik yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila,” katanya, dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (6/12).

Sosok yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu mengatakan munculnya naluri kemanusiaan itu merujuk pada fenomena banyaknya inisiatif spontan yang muncul di berbagai daerah, masyarakat, relawan, dan lembaga kemanusiaan. Diungkapkan, berbagai unsur masyarakat bergotong royong memberikan bantuan tanggap darurat, mengevakuasi warga terdampak, serta memastikan kebutuhan dasar korban dapat segera dipenuhi. 

Inisiatif mulia itu, kata Djumala, merupakan kepedulian dan cerminan karakter bangsa yang menjunjung tinggi solidaritas, gotong royong dan kemanusiaan sebagai nilai-nilai yang telah mengakar sejak lama. Dan semua itu diinspirasi oleh sila Kemanusiaan dalam Pancasila.

Djumala juga menggaris-bawahi bencana banjir ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali kebijakan publik yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, tata ruang, dan pembangunan berkelanjutan.

Fenomena perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta alih fungsi lahan yang tidak terkontrol telah memperbesar risiko bencana banjir dan longsor di area perbukitan dan daerah aliran sungai. Ditegaskannya, manusia tidak boleh hanya menuding alam dan curah hujan yang tinggi sebagai penyebab bencana. Bagaimanapun, bencana pada akhirnya adalah akibat ulah manusia yang tidak terkontrol, yang tidak mengindahkan nilai dan etika pembangunan berkelanjutan. 

“Kebijakan publik nir-Pancasila yang hanya mengejar pertumbuhan dan kemanfaatan ekonomi, tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan manfaat ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, hanya akan berujung pada bencana dan malapetaka bagi manusia. Kini saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan nir- Pancasila terkait pengelolaan hutan secara terbuka dan bertanggung jawab,” tutupnya. 

Seperti diketahui, bencana banjir terjadi di tiga daerah Pulau Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada 26 November 2025. Dilaporkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), setidaknya terdapat 807 korban jiwa, 647 orang hilang, dan korban luka sebanyak 2.600 orang. Bencana banjir itu juga diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,67 triliun.
(H-3)