Bappenas: Kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan kebutuhan pembiayaan pembangunan meningkat signifikan di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN dan APBD.

"Untuk itu, Indonesia memerlukan arsitektur pembiayaan yang lebih kreatif, integratif, dan kolaboratif," katanya dalam agenda Special Mission Vehicle (SMV) Business Forum 2025: Unlocking Regional Potential: SMVs as Catalysts for Inclusive and Sustainable Growth, sebagaimana keterangan resminya di Jakarta, Selasa.

Forum ini merupakan wadah strategis yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, SMV, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menyinergikan perencanaan, penyiapan proyek, hingga eksekusi pembiayaan di tingkat regional.

Dalam konteks ini, SMV diharapkan dapat berperan strategis yang menjembatani kebutuhan pembangunan dengan berbagai sumber pendanaan.

Dia meyakini SMV hanya akan dapat mencapai potensi terbaik apabila seluruh intervensi pembiayaan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan potensi unggulan wilayah.

Dengan begitu, setiap rupiah yang dimanfaatkan benar-benar bisa menghasilkan dampak nyata bagi seluruh masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Febrian juga menerangkan bahwa Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia masih mengalami kesenjangan pembangunan, yang tecermin dari indikator pengangguran, kemiskinan, rasio gini, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kemandirian fiskal daerah juga menghadapi tantangan akibat belanja rutin yang dominan dan pemanfaatan instrumen pembiayaan yang tersedia mengalami keterbatasan.

Karena itu, lanjutnya, pendampingan SMV dalam penyiapan proyek diperlukan agar pembangunan di daerah dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Integrasi SMV dalam pembiayaan nasional dan daerah merupakan kunci agar daerah tidak hanya memiliki proyek, tetapi juga memiliki akses pembiayaan, kapasitas fiskal, serta kapasitas aparatur untuk mengeksekusi," ungkap Wakil Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, RPJMN 2025-2029 menempatkan transformasi wilayah berbasis potensi pulau sebagai strategi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan yang inklusif.

Wamen PPN menegaskan bahwa sinergi pendanaan, inovasi pembiayaan, dan penguatan kapasitas daerah harus menjadi fondasi percepatan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

"Tantangan kita besar, tapi peluang kita jauh lebih besar. Dengan kolaborasi yang kuat, keberanian berinovasi, dan komitmen untuk memperkuat daerah, saya sangat yakin pembangunan kita akan semakin inklusif, berkeadilan, dan benar-benar dirasakan masyarakat," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.