OJK sesuaikan aturan pergadaian guna ciptakan kemudahan berusaha

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pada POJK 39 Tahun 2024 untuk menciptakan kemudahan berusaha, menyederhanakan syarat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar selaras dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.

Penyesuaian terwujud melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa POJK 29/2025 diterbitkan sebagai bentuk dukungan regulator terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan serta mempercepat inklusi keuangan.

Selain itu, aturan baru tersebut juga menjadi bentuk dukungan OJK guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha, khususnya melalui penyederhanaan perizinan bagi usaha pergadaian pada lingkup wilayah kabupaten/kota.

Baca juga: OJK perkuat ekosistem pergadaian nasional lewat tiga fase pengembangan

OJK memandang bahwa kebutuhan akses pembiayaan masyarakat terus meningkat, terutama bagi kelompok yang belum terlayani optimal oleh lembaga jasa keuangan formal.

Selain itu, pelaku usaha pergadaian membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel agar mampu bersaing dan tumbuh dengan tata kelola yang tetap prudent.

Salah satu perubahan pokok ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2025 yakni penyederhanaan persyaratan izin usaha untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota bagi pelaku usaha pergadaian yang telah beroperasi namun belum memiliki izin usaha dari OJK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.